Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali
Anshori
TRIBUNNEWS.COM,KETAPANG - Ketua umum pemekaran Kabupaten Sandai, Ir Flour Suryadharma, menyatakan siap melakukan audiensi dengan tim pemekaran Kabupaten Hulu Aik. Bahkan Suryadharma juga menyatakan siap bergabung dan membentuk satu kepanitiaan untuk mewujudkan pemekaran kabupaten.
Demikian disampaikan Flor Suryadharma didampingi Sekretaris Umum Alfonsius dan sejumlah pendukungnya usai melakukan audiensi dengan DPRD dan EksekutiF di ruang sidang DPRD Ketapang Selasa (10/1/2012).
“Bagi kami tidak ada masalah jika pada akhirnya kami sama-sama menjadi satu tim dan melakukan audiensi, bahkan pada awalnya tim pemekaran Sandai dan Tim Pemekaran Hulu Aik ini satu tim, sebagian dari panitia pemekaran Kabupaten Hulu Aik juga bagian dari kami,” katanya
Seperti diketahui terjadi dualisme kepanitiaan dalam rencana pemekaran Kabupaten di wilayah tersebut, yakni Kabupaten Hulu Aik dengan presidium Paulus Unjing, dan Kabupaten Sandai yang diketuai oleh Flour Suryadharma.
Tidak diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya dualisme kepanitiaan ini.
Suryadharma mengatakan, panitia pemekaran Kabupaten Sandai sejatinya sudah disiapkan sejak tahun 2001 yang lalu, sementara pemekaran Kabupaten Hulu Aik baru beberapa bulan saja.
“Jadi sebenarnya kami dulu yang sudah mempersiapkan ini, bahkan kami telah mendapat dukungan dari enam kecamatan, yakni Simpang Hulu, Simpang Dua, Laur, Hulu Sungai, Tayap, Dan Sandai, sementara panitia pemekaran Hulu Aik hanya lima, sebab Tayap tidak diikut sertakan,”katanya.
Wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri mengatakan, DPRD akan mengupayakan agar kedua tim ini dapat duduk satu meja guna mempersatukan persepsi, sebab jika masing-masing diantara mereka berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan bisa terealisasi pemekaran kabupaten yang dimaksud.
“Dalam waktu dekat kita akan jadwalkan pertemuan kedua tim ini, kita berharap kedua tim ini bisa bersatu supaya sejalan, karena memang daerah yang akan dimekarkan juga sama, “ kata Jamhuri.
Sementara itu Sekda Ketapang Andi Djamirudin juga berpendapat demikian, dikatakannya jika terjadi dualisme kepanitiaan dengan wilayah yang sama, maka realisasi pemekaran Kabupaten di daerah tersebut akan sulit dicapai.
“Pemerintah pusat tidak akan bersedia memberikan rekomendasi, karena wilayahnya sama, kecamatan yang mendukung juga sama hanya beda panitia saja,” katanya.
Selain dari itu Kata Andi, anggaran yang diberikan pemerintah kabupaten untuk mendukung realisasi pemekaran juga hanya untuk satu kepanitiaan saja, maka dua tim ini hendaknya harus mempersatukan persepsi agar apa yang dicapai bisa terwujud.
Anggota DPRD Ketapang Junaidi mengatakan, sebaiknya dualisme kepanitiaan pemekaran diakhiri, satu diantaranya adalah mempertemukan kedua belah pihak untuk berembuk.
"Harus dibikin waktu yang jelas antara kedua panitia ini untuk mempersatukan persepsi, yang difasilitasi oleh DPRD Ketapang, jangan berjalan masing-masing," kata Junaidi.
Ia mengatakan, dualisme kepanitiaan yang terjadi ini justru bisa menghambat terealisasinya rencana pemekaran di daerah tersebut. Kata dia jangan sampai panitia ini kemudian mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk memberikan usulan.
"Sebab kalau kedua panitia sampai mengirimkan ke pusat, tentu saja akan menghambat rencana pemekaran di daerah itu sendiri. Karena wilayahnya sama, bahkan mungkin bisa-bisa dibatalkan,"katanya.
TRIBUNNEWS.COM,KETAPANG - Ketua umum pemekaran Kabupaten Sandai, Ir Flour Suryadharma, menyatakan siap melakukan audiensi dengan tim pemekaran Kabupaten Hulu Aik. Bahkan Suryadharma juga menyatakan siap bergabung dan membentuk satu kepanitiaan untuk mewujudkan pemekaran kabupaten.
Demikian disampaikan Flor Suryadharma didampingi Sekretaris Umum Alfonsius dan sejumlah pendukungnya usai melakukan audiensi dengan DPRD dan EksekutiF di ruang sidang DPRD Ketapang Selasa (10/1/2012).
“Bagi kami tidak ada masalah jika pada akhirnya kami sama-sama menjadi satu tim dan melakukan audiensi, bahkan pada awalnya tim pemekaran Sandai dan Tim Pemekaran Hulu Aik ini satu tim, sebagian dari panitia pemekaran Kabupaten Hulu Aik juga bagian dari kami,” katanya
Seperti diketahui terjadi dualisme kepanitiaan dalam rencana pemekaran Kabupaten di wilayah tersebut, yakni Kabupaten Hulu Aik dengan presidium Paulus Unjing, dan Kabupaten Sandai yang diketuai oleh Flour Suryadharma.
Tidak diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya dualisme kepanitiaan ini.
Suryadharma mengatakan, panitia pemekaran Kabupaten Sandai sejatinya sudah disiapkan sejak tahun 2001 yang lalu, sementara pemekaran Kabupaten Hulu Aik baru beberapa bulan saja.
“Jadi sebenarnya kami dulu yang sudah mempersiapkan ini, bahkan kami telah mendapat dukungan dari enam kecamatan, yakni Simpang Hulu, Simpang Dua, Laur, Hulu Sungai, Tayap, Dan Sandai, sementara panitia pemekaran Hulu Aik hanya lima, sebab Tayap tidak diikut sertakan,”katanya.
Wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri mengatakan, DPRD akan mengupayakan agar kedua tim ini dapat duduk satu meja guna mempersatukan persepsi, sebab jika masing-masing diantara mereka berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan bisa terealisasi pemekaran kabupaten yang dimaksud.
“Dalam waktu dekat kita akan jadwalkan pertemuan kedua tim ini, kita berharap kedua tim ini bisa bersatu supaya sejalan, karena memang daerah yang akan dimekarkan juga sama, “ kata Jamhuri.
Sementara itu Sekda Ketapang Andi Djamirudin juga berpendapat demikian, dikatakannya jika terjadi dualisme kepanitiaan dengan wilayah yang sama, maka realisasi pemekaran Kabupaten di daerah tersebut akan sulit dicapai.
“Pemerintah pusat tidak akan bersedia memberikan rekomendasi, karena wilayahnya sama, kecamatan yang mendukung juga sama hanya beda panitia saja,” katanya.
Selain dari itu Kata Andi, anggaran yang diberikan pemerintah kabupaten untuk mendukung realisasi pemekaran juga hanya untuk satu kepanitiaan saja, maka dua tim ini hendaknya harus mempersatukan persepsi agar apa yang dicapai bisa terwujud.
Anggota DPRD Ketapang Junaidi mengatakan, sebaiknya dualisme kepanitiaan pemekaran diakhiri, satu diantaranya adalah mempertemukan kedua belah pihak untuk berembuk.
"Harus dibikin waktu yang jelas antara kedua panitia ini untuk mempersatukan persepsi, yang difasilitasi oleh DPRD Ketapang, jangan berjalan masing-masing," kata Junaidi.
Ia mengatakan, dualisme kepanitiaan yang terjadi ini justru bisa menghambat terealisasinya rencana pemekaran di daerah tersebut. Kata dia jangan sampai panitia ini kemudian mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk memberikan usulan.
"Sebab kalau kedua panitia sampai mengirimkan ke pusat, tentu saja akan menghambat rencana pemekaran di daerah itu sendiri. Karena wilayahnya sama, bahkan mungkin bisa-bisa dibatalkan,"katanya.
Editor: Romualdus Pius
Sumber
: Tribun Pontianak
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar