Tanggal : 9 November 2011, 8:45 am
Pendapat
umum empat anggota DPRD Ketapang dalam sidang paripurna Selasa (8/11)
direspon positip oleh Bupati Ketapang Drs Henrikus M.Si dan Wakil Bupati
Ketapang, Boyman Harun SH. Menurut Bupati Ketapang, apa yang
disampaikan empat anggota DPRD Ketapang, sebagian besar dari yang
disampaikan memang perlu bagi Pemkab Ketapang sebagai sebuah kritikan
dan insproeksi. Namun, jika pemaparan tadinya ada yang menyebutkan isu
disampaikan ternyata dalam pengecekan ada yang kurang benar, maka perlu
diberikan argumentasi.
“Pada intinya kita merespon positip, kritikan dan masukan yang disampaikan dalam pemandangan umum anggota DPRD ketapang itu sebagai sebuah koreksi bagi kita untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi,jawabannya nanti perlu kita rapatkan terlebih dahulu,” kata Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si didampingi Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH diruang kerjanya.
Menurut Drs Henrikus M.Si, pendapat umum anggota DPRD Ketapang (Junaidi SP, Maria Magdalena Lili SH, Abdul Sani SH, MM, M.Kn, dan Al-Muhamad Yani AP), memang hal yang baru. Dimana, selama ini belum pernah ada dilakukan pendapat umum anggota DPRD. Karena penyampaian pendapat umum adalah sesuai aturan, maka proses jawabannya juga menyesuaikan aturan. Jika tidak dibatasi aturan, sebenarnya Drs Henrikus M.Si maupun Boyman Harun SH lebih sependapat langsung dilakukan dialoq dengan 40 anggota DPRD. Karena, dari pemaparan yang disampaikan, ada yang perlu diberikan jawaban misalnya tahapan-tahapan pekerjaan dan lain sebagainya. “Apa yang disampaikan tadi oleh DPRD, sebenarnya ditingkat eksekutif juga sudah dilakukan, jadi kita sangat merespon baik apa yang disampaikan empat anggota DPRD Ketapang tadi,” ucap kepada wartawan di ruang ruang kerjanya.
Menurut Bupati Ketapang, pihak ekskutif ini bukanlah manusia super, ada kalanya beragam permasalahan di masyarakat lebih diketahui pihak legislatif. Apa lagi, para anggota DPRD merupakan perwakilan dan dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi informasi yang diterima pihak anggota DPRD dinilainya lebih banyak dari imeg yang berkembang di masyarakat. adi apa yang disampaikan, dinilai murni sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penyampaian yang dilakukan empat anggota DPRD ketapang tersebut juga dinilai Bupati Ketapang sebagai bentuk profesionalisme anggota DPRD melakukan pengawasan kepada eksekutif. Jadi apa yang disampaikan anggota DPRD tersebut bukan kepentingan kelompok, tetapi semata-mata, upaya masyarakat mengawasi kinerja eksekutif.
Pihak ekseutif juga berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala sebagaimana disampaikan.Ia berharap, kebersamaan antara eksekutif dan legislatife sebagai pemeritahan daerah akan dapat membangun Ketapang lebih baik lagi. Tentunya, niat baik membangun Ketapang tersebut dimulai dengan kebersamaan dan saling kerjasama semua stakeholder, mulai dari pihak eksekutif, leieslatif, pihak swasta dan masyarakat.
Sementara itu, sejumlah pendapat umum anggota DPRD kepada kinerja eksekutif diantaranya menyangkut kondisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perkebunan, pertambangan, penempatan pegawai, retribusi/pendapatan asli daerah, kinerja dinas PU, dan lain-lain. Demikian juga batas wilayah, dimana salah satu desa di Kabupaten Ketapang yang administrasinya dilakukan di Kabupaten Sekadau dan lain-lain.***
“Pada intinya kita merespon positip, kritikan dan masukan yang disampaikan dalam pemandangan umum anggota DPRD ketapang itu sebagai sebuah koreksi bagi kita untuk membuat kebijakan yang lebih baik lagi,jawabannya nanti perlu kita rapatkan terlebih dahulu,” kata Bupati Ketapang, Drs Henrikus M.Si didampingi Wakil Bupati Ketapang, Boyman Harun SH diruang kerjanya.
Menurut Drs Henrikus M.Si, pendapat umum anggota DPRD Ketapang (Junaidi SP, Maria Magdalena Lili SH, Abdul Sani SH, MM, M.Kn, dan Al-Muhamad Yani AP), memang hal yang baru. Dimana, selama ini belum pernah ada dilakukan pendapat umum anggota DPRD. Karena penyampaian pendapat umum adalah sesuai aturan, maka proses jawabannya juga menyesuaikan aturan. Jika tidak dibatasi aturan, sebenarnya Drs Henrikus M.Si maupun Boyman Harun SH lebih sependapat langsung dilakukan dialoq dengan 40 anggota DPRD. Karena, dari pemaparan yang disampaikan, ada yang perlu diberikan jawaban misalnya tahapan-tahapan pekerjaan dan lain sebagainya. “Apa yang disampaikan tadi oleh DPRD, sebenarnya ditingkat eksekutif juga sudah dilakukan, jadi kita sangat merespon baik apa yang disampaikan empat anggota DPRD Ketapang tadi,” ucap kepada wartawan di ruang ruang kerjanya.
Menurut Bupati Ketapang, pihak ekskutif ini bukanlah manusia super, ada kalanya beragam permasalahan di masyarakat lebih diketahui pihak legislatif. Apa lagi, para anggota DPRD merupakan perwakilan dan dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi informasi yang diterima pihak anggota DPRD dinilainya lebih banyak dari imeg yang berkembang di masyarakat. adi apa yang disampaikan, dinilai murni sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Penyampaian yang dilakukan empat anggota DPRD ketapang tersebut juga dinilai Bupati Ketapang sebagai bentuk profesionalisme anggota DPRD melakukan pengawasan kepada eksekutif. Jadi apa yang disampaikan anggota DPRD tersebut bukan kepentingan kelompok, tetapi semata-mata, upaya masyarakat mengawasi kinerja eksekutif.
Pihak ekseutif juga berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kendala sebagaimana disampaikan.Ia berharap, kebersamaan antara eksekutif dan legislatife sebagai pemeritahan daerah akan dapat membangun Ketapang lebih baik lagi. Tentunya, niat baik membangun Ketapang tersebut dimulai dengan kebersamaan dan saling kerjasama semua stakeholder, mulai dari pihak eksekutif, leieslatif, pihak swasta dan masyarakat.
Sementara itu, sejumlah pendapat umum anggota DPRD kepada kinerja eksekutif diantaranya menyangkut kondisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, perkebunan, pertambangan, penempatan pegawai, retribusi/pendapatan asli daerah, kinerja dinas PU, dan lain-lain. Demikian juga batas wilayah, dimana salah satu desa di Kabupaten Ketapang yang administrasinya dilakukan di Kabupaten Sekadau dan lain-lain.***
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar