Mahyudin : Pembangunan Kelautan Harus Terintegrasi

KETAPANG(LKBK)-Agar pembangunan bidang kelautan dapat  memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakukan dilakukan secara terintegrasi. Saat ini, pembangunan bidang kelautan masih diwarnai konflik kepentingan dan kewenangan, baik konflik kewenangan secara vertikal (pusat dan daerah), maupun konflik horizontal (antar pelaku usaha atau antar sektor).
"Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang tentang Kelautan sebagai payung hukum untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan bidang kelautan diharapkan dapat segera disahkan menjadi Undang-undang," kata Menteri Kelautan dan Perikanan pada upacara hari Nusantara ke 13 yang disampaikan Bupati Ketapang di Pantai Tanjung Belandang, Kamis (12/12) pagi. 
Amanat tertulis Sharif C. Sutardjo, Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia yang disampaikan Bupati ketapang diwakili Plt Sekda Ketapang, Drs H.Mahyudin M.Si menjelaskan sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan Indonesia,  mengadopsi pembangunan yang berbasis ekonomi biru (blue economy). Melalui pendekatan blue economy diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dan ekologi. Sehingga pemanfaatan sumberdaya kelautan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Dengan prinsip blue economy, pembangunan yang dijalankan akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat."Semoga Allah SWT, memberkahi perjuangan kita untuk mewujudkan negara maritim yang maju, kuat, dan mandiri," tegasnya. 
Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesatuan wilayah nusantara yang utuh, pertama kali dicetuskan melalui "Deklarasi Djoeanda" pada tanggal 13 Desember 1957. Peringatan Hari Nusantara tahun ini mengambil tema "Setinggi Langit Sedalam Samudera Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga." Tema ini dibuat langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Peringatan Hari Nusantara Tahun 2013 tingkat Nasional. Tema tersebut mengandung makna yang sangat tinggi dalam  memotivasi kita semua untuk menggali serta menggerakkan sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif bidang kelautan untuk membangun masa depan bangsa. 
Dalam upacara Peringatan Hari Nusantara ke 13, diserahkan sejumlah bantuan sarana prasarana dan bibit untuk nelayan. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ketapang, Donatus Gasa, bantuan tersebut diantaranya; bantuan cool box sebanyak 90 buah, bantuan mesin kapal nelayan sebanyak 3x6 buah, bantuan usaha nelayan melalui program PUMP sebesar Rp 2,7 Milyar untuk 27 kelompok. Pembuatan sertifikat tanah nelayan sebanyak 100 bidang, kartu nelayan, motor untuk penyuluh sebanyak 6 unit, bantuan dana pembuatan kolam, bibit dan pakan ikan. "Bantuan kepada masyarakat nelayan melalui dana APBD dan APBN," kata Donatus Gasa, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Ketapang. 
Selain itu dalam rangka memeriahkan Hari Nusantara, dilaksanakan juga berbagai perlombaaan, diantaranya lomba masak ikan, lomba memancing dan senam. Juara lomba masak ikan diantaranya: juara pertama DWP Distanak, juara kedua DWP Setda Ketapang, juara ketiga DWP PU Ketapang. Sedangkan DWP Bappeda, DWP Kesehatan dan DWP Perhubungan menjadi masing-masing menjadi juara harapan. Sedangkan lomba senam, DWP Setda Ketapang menjadi juara pertama, disusul DWP Satpol PP ditempat kedua, juara ketiga adalah DWP Kabupaten, dan juara harapan adalah DWP Dinas Kelautan dan Perikanan. 
Juara lomba memancing diantaranya: juara Pertama adalah Sri Kasiyati, juara kedua M.Agdan, juara ketiga adalah asnan, dan juara harapan I dan II.***(andi candra/aspul anwar/humas)

http://www.lkbkalimantan.com/2013/12/mahyudin-pembangunan-kelautan-harus.html