Rabu, 8 Juni 2011
Besok,
ESDM Gelar Operasi Pasar
Ketapang
–
Desakan DPRD untuk menetapkan harga eceran tertinggi (HET) bagi premium
mendapat tanggapan positif eksekutif. Pemkab mematok Rp 5000,- HET
premium untuk wilayah dalam kota. Sedangkan wilayah luar kota
disesuaikan dengan ongkos kirim.
“Besok (hari ini, red) kita akan lihat dulu datanya, mana saja pengecer yang ada di wilayah Kota. Mungkin lusa sudah bisa ditetapkan HET,” kata Ir Cipriana Lesatari, Plt Kadis ESDM Ketapang, usai rapat dengar pendapat soal kelangkaan BBM yang digelar kemarin.
Dikatakannya beberapa kecamatan luar kota Ketapang seperti Marau kemungkinan akan mematok HET sebesar Rp 7000 per liter untuk premium. Harga tersebut dihitung dengan ongkos kirim ke wilayah tersebut. “Ada beberapa camat yang menelepon saya seperti Camat Marau. Mereka mengatakan kalaupun ditetapkan HET, minimal itu Rp 7 ribu,” jelasnya.
Selain penetapan HET tersebut, Pemkab Ketapang juga akan menggelar pasar murah BBM untuk premium. Lokasinya di pengecer-pengecer yang telah mengantongi izin. Itu pun hanya diperuntukkan bagi pengecer yang berada di pinggir jalan. Bukan yang masuk dalam gang. Alokasi BBM-nya akan diambil dari lima persen dari kuota yang ada.
“Kemungkinan lusa (besok, red) akan kita gelar. Kita mau lihat dulu lokasi-lokasinya. Ada 32 pengecer di wilayah Kota Ketapang yang mengantongi izin,” akunya.
Cipriana mengakui pada pada Kamis, Jumat, dan Sabtu lalu pasokan BBM ke Ketapang memang sempat mengalami kekurangan lantaran keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Tanjung Uban. Untuk normalnya, kebutuhan BBM di Ketapang per harinya 180 kilo liter.
“Untuk 2011 ini kita dapat penambahan sekitar 2,3 persen dari 2010. Yang namanya subsidi ini sifatnya given. Artinya kita hanya menerima saja yang diberikan. Kita juga sudah membuat surat untuk menambah kuota ke Menteri ESDM. Tapi menyangkut BBM ini setidaknya melibatkan kementerian keuangan dan perekonomian,” bebernya.
Dikatakannya kelangkaan BBM yang terjadi juga tak terlepas pertumbuhan kendaraan di Ketapang terus meningkat. Menurut dia ada sekitar 500 unit penambahan kendaraan roda dua setiap bulannya.
Berbeda dengan Cipriana, di dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kabag Ops Mapolres Ketapang, MTH Sirait mengatakan penambahan kendaraan sebanyak 2000 unit motor per bulannya. “Jadi bukan 500 tapi 2000. Penambahan kendaraan di sini (Ketapang) tinggi,” ujar Kabag Ops.
Di hadapan anggota DPRD, Kabag Ops menegaskan sistem rayonisasi saat ini sudah berjalan. Ia mengaku telah menempatkan personelnya di setiap SPBU. “Ada anggota yang mengawasi. Satu pengecer tidak boleh mengambil di SPBU di luar yang ditetapkan,” akunya.
Namun ia juga mengakui jika memang masih ada para pengecer yang nakal dengan antre berkali-kali.
Rapat dengar pendapat terkait kelangkaan BBM sengaja kembali digelar DPRD kemarin, mengingat persoalan tersebut masih terus berlangsung. Karena itu DPRD meminta kepada pemerintah agar ada tindakan taktis untuk menanggulanginya.
Dalam rapat dengar pendapat itu, anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Golkar, Junaidi, SP mengaku kondisi saat ini terbalik. Ia mengatakan di daerah hulu harga BBM jenis premium justru lebih murah ketimbang di Kota Ketapang.
“Saya baru saja pulang dari hulu. Di sana harga bensin Rp 6 ribu per liter. Lebih murah dari sini (kota Ketapang, red). Karena itu kami meminta Pemkab harus ada penetapan harga eceran tertinggi,” tuturnya. (KiA)
“Besok (hari ini, red) kita akan lihat dulu datanya, mana saja pengecer yang ada di wilayah Kota. Mungkin lusa sudah bisa ditetapkan HET,” kata Ir Cipriana Lesatari, Plt Kadis ESDM Ketapang, usai rapat dengar pendapat soal kelangkaan BBM yang digelar kemarin.
Dikatakannya beberapa kecamatan luar kota Ketapang seperti Marau kemungkinan akan mematok HET sebesar Rp 7000 per liter untuk premium. Harga tersebut dihitung dengan ongkos kirim ke wilayah tersebut. “Ada beberapa camat yang menelepon saya seperti Camat Marau. Mereka mengatakan kalaupun ditetapkan HET, minimal itu Rp 7 ribu,” jelasnya.
Selain penetapan HET tersebut, Pemkab Ketapang juga akan menggelar pasar murah BBM untuk premium. Lokasinya di pengecer-pengecer yang telah mengantongi izin. Itu pun hanya diperuntukkan bagi pengecer yang berada di pinggir jalan. Bukan yang masuk dalam gang. Alokasi BBM-nya akan diambil dari lima persen dari kuota yang ada.
“Kemungkinan lusa (besok, red) akan kita gelar. Kita mau lihat dulu lokasi-lokasinya. Ada 32 pengecer di wilayah Kota Ketapang yang mengantongi izin,” akunya.
Cipriana mengakui pada pada Kamis, Jumat, dan Sabtu lalu pasokan BBM ke Ketapang memang sempat mengalami kekurangan lantaran keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Tanjung Uban. Untuk normalnya, kebutuhan BBM di Ketapang per harinya 180 kilo liter.
“Untuk 2011 ini kita dapat penambahan sekitar 2,3 persen dari 2010. Yang namanya subsidi ini sifatnya given. Artinya kita hanya menerima saja yang diberikan. Kita juga sudah membuat surat untuk menambah kuota ke Menteri ESDM. Tapi menyangkut BBM ini setidaknya melibatkan kementerian keuangan dan perekonomian,” bebernya.
Dikatakannya kelangkaan BBM yang terjadi juga tak terlepas pertumbuhan kendaraan di Ketapang terus meningkat. Menurut dia ada sekitar 500 unit penambahan kendaraan roda dua setiap bulannya.
Berbeda dengan Cipriana, di dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kabag Ops Mapolres Ketapang, MTH Sirait mengatakan penambahan kendaraan sebanyak 2000 unit motor per bulannya. “Jadi bukan 500 tapi 2000. Penambahan kendaraan di sini (Ketapang) tinggi,” ujar Kabag Ops.
Di hadapan anggota DPRD, Kabag Ops menegaskan sistem rayonisasi saat ini sudah berjalan. Ia mengaku telah menempatkan personelnya di setiap SPBU. “Ada anggota yang mengawasi. Satu pengecer tidak boleh mengambil di SPBU di luar yang ditetapkan,” akunya.
Namun ia juga mengakui jika memang masih ada para pengecer yang nakal dengan antre berkali-kali.
Rapat dengar pendapat terkait kelangkaan BBM sengaja kembali digelar DPRD kemarin, mengingat persoalan tersebut masih terus berlangsung. Karena itu DPRD meminta kepada pemerintah agar ada tindakan taktis untuk menanggulanginya.
Dalam rapat dengar pendapat itu, anggota DPRD Ketapang dari Fraksi Golkar, Junaidi, SP mengaku kondisi saat ini terbalik. Ia mengatakan di daerah hulu harga BBM jenis premium justru lebih murah ketimbang di Kota Ketapang.
“Saya baru saja pulang dari hulu. Di sana harga bensin Rp 6 ribu per liter. Lebih murah dari sini (kota Ketapang, red). Karena itu kami meminta Pemkab harus ada penetapan harga eceran tertinggi,” tuturnya. (KiA)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar