Jumat, 12 Agustus
2011
Ketapang –
Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi PDIP sama-sama
menyoroti soal kesehatan di Kabupaten Ketapang. Dalam rapat paripurna
Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 2010. FPG menyoroti kinerja
Rumah Sakit Agoesdjam yang berstatus badan layanan umum (BLU).
“Kepada badan layanan umum daerah RS Agoesdjam agar memperbaiki kinerja tenaga medis, melengkapi persediaan obat-obatan yang kosong,” kata Junaidi SP, juru bicara FPG ketika membacakan pendapat akhir dalam paripurna tersebut, kemarin.
Tak hanya itu, Junaidi juga menyoroti buruknya sanitasi di lingkungan rumah sakit. Karena itu FPG meminta pihak RS segera memperbaikinya, sehingga pasien yang sakit cepat sembuh dan bukan malah bertambah sakit. “Kita minta sanitasi itu segera diperbaiki,” ungkapnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi PDIP, Antoni Salim mengungkapkan pelayanan RS Agoesdjam dalam beberapa bulan belakangan sering mendapat keluhan dari masyarakat. Pelayanan kesehatannya masih mengecewakan. Karena itu, Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah menganggarkan dana yang cukup pada 2012.
“Agar manajemen dapat mengelola RS Agoesdjam secara baik dan layanan kesehatan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” kata dia ketika membacakan pendapat akhir fraksi.
Selain RS Agoesdjam, Fraksi PDIP juga meminta pemerintah dalam penyebaran tenaga honor bidang kesehatan yang baru diprioritaskan di pedalaman. Pasalnya tenaga medis terutama di daerah pedalaman masih sangat kurang. Bahkan masih banyak pusat-pusat kesehatan yang telah dibangun, tetapi belum memberi manfaat bagi masyarakat.
“Karena pemerintah belum mampu menyediakan tenaga medis secara merata di daerah pedalaman. Padahal kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.
Setelah kesehatan, Fraksi PDIP juga menyoroti kinerja Dinas Pendidikan. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDIP meminta pemerintah untuk terus mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan. Sehingga persoalan kekurangan tenaga pendidik, pemerataan pembayaran penyebaran guru dapat dilakukan secara terencana dan berkeadilan.
“Terkait usaha penanggulangan kekurangan guru, Fraksi PDIP meminta agar penerimaan guru honor dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari 20 persen seperti yang disyaratkan undang-undang,” ujar Antoni Salim. (KiA)
Sumber : equator-news.com
“Kepada badan layanan umum daerah RS Agoesdjam agar memperbaiki kinerja tenaga medis, melengkapi persediaan obat-obatan yang kosong,” kata Junaidi SP, juru bicara FPG ketika membacakan pendapat akhir dalam paripurna tersebut, kemarin.
Tak hanya itu, Junaidi juga menyoroti buruknya sanitasi di lingkungan rumah sakit. Karena itu FPG meminta pihak RS segera memperbaikinya, sehingga pasien yang sakit cepat sembuh dan bukan malah bertambah sakit. “Kita minta sanitasi itu segera diperbaiki,” ungkapnya.
Sementara itu juru bicara Fraksi PDIP, Antoni Salim mengungkapkan pelayanan RS Agoesdjam dalam beberapa bulan belakangan sering mendapat keluhan dari masyarakat. Pelayanan kesehatannya masih mengecewakan. Karena itu, Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah menganggarkan dana yang cukup pada 2012.
“Agar manajemen dapat mengelola RS Agoesdjam secara baik dan layanan kesehatan dasar masyarakat dapat terpenuhi,” kata dia ketika membacakan pendapat akhir fraksi.
Selain RS Agoesdjam, Fraksi PDIP juga meminta pemerintah dalam penyebaran tenaga honor bidang kesehatan yang baru diprioritaskan di pedalaman. Pasalnya tenaga medis terutama di daerah pedalaman masih sangat kurang. Bahkan masih banyak pusat-pusat kesehatan yang telah dibangun, tetapi belum memberi manfaat bagi masyarakat.
“Karena pemerintah belum mampu menyediakan tenaga medis secara merata di daerah pedalaman. Padahal kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat,” terangnya.
Setelah kesehatan, Fraksi PDIP juga menyoroti kinerja Dinas Pendidikan. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDIP meminta pemerintah untuk terus mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan. Sehingga persoalan kekurangan tenaga pendidik, pemerataan pembayaran penyebaran guru dapat dilakukan secara terencana dan berkeadilan.
“Terkait usaha penanggulangan kekurangan guru, Fraksi PDIP meminta agar penerimaan guru honor dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih dari 20 persen seperti yang disyaratkan undang-undang,” ujar Antoni Salim. (KiA)
Sumber : equator-news.com
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar